Menurut dia, selama ini orangtua siswa memahami bahwa pemerintah telah mengratiskan biaya pendidikan karena telah mendapat subsidi dari pemerintah, termasuk pemberian dana Biaya Operasional Sekolah. "Kami pun heran kenapa tiba-tiba ada pembayaran di sekolah itu padahal sebelumnya tidak ada iuran yang dibebankan oleh pihak sekolah," katanya.
Ia mengatakan, mestinya jika ada persoalan yang terjadi di sekolah maka pihak sekolah yang harus menyelesaikannya dan tidak membebankan kepada wali murid. "Jika kita paksakan membayar iuran, pihak sekolah jelas akan mendapat pembiayaan ganda karena pemerintah telah mengalokasikan dana untuk penunjang peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Mamuju," ungkapnya.
Sementara itu, Fatmawati, salah seorang guru kontrak SMU PGRI yang ditemui mengakui adanya pembebanan terhadap siswa masing-masing Rp 500 ribu. "Pembebanan terhadap siswa ini berdasarkan hasil keputusan antara Komite sekolah dan pihak sekolah," jelasnya.
Ia mengatakan, pembebanan ini dilakukan karena gaji guru kontrak selama satu tahun tidak dibayarkan oleh pihak sekolah. "Pihak sekolah tidak bisa membayarkan gaji guru karena dana BOS pun terlambat cair sehingga dilakukan pembebanan terhadap siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar," kuncinya.
Berita ini ditayangkan di http://www.visijobs.com/beta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar