"KIK kita berlakukan untuk pengendalian dan pengawasan semua kendaraan yang masuk kampus. Sebab sampai saat ini kamus masih rawan kejahatan terutama pencurian motor," ungkap Direktur Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset (PPA) UGM, Singgih Hawibowo kepada wartawan di Bulaksumur, Yogyakarta.
Menurut Singgih, KIK itu berfungsi menggantikan STNK dalam pengecekan semua kendaraan yang keluar masuk lingkungan kampus oleh petugas. Kendaraan yang tidak punya KIK wajib meminta karcis kepada petugas dan petugas juga akan mencatat nomor plat motornya. "Kendaraan yang keluar masuk kampus kita harapkan bisa dibatasi, serta mencegah munculnya adanya pungutan parkir liar, pencurian atau kejahatan lainnya, sehingga suasana kampus jadi lebih tenang," katanya.
Dia mengatakan dengan berkurangnya jumlah kendaraan di lingkungan kampus juga akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pejalan kaki dan pengguna sepeda. Adanya KIK juga akan mengurangi atau memfilter kendaraan pribadi yang tidak berkepentingan yang masuk ke kampus. "Untuk mengurangi penggunaan kertas karicis perlu juga diberlakukan desinsetif bagi kendaraan yang tidak ber-KIK. Untuk motor Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000," katanya.
Singgih menegaskan dana desinsentif sendiri bukan bertujuan memperoleh keuntungan. Namun akan digunakan untuk meningkatkan berbagai fasilitas kampus dan untuk kepentingan pengembangan mahasiswa. "Dana yang masuk itu akan dilaporkan seluruhnya ke universitas. Semua akan transparan. Saat ini sosialisasi KIK terus kami jalanan. Semua civitas akademik UGM akan mendapat KIK gratis. Sedang yang bukan civitas akademik dan punya kepentingan dengan UGM dibebaskan dari desinsentif dengan menyerahkan voucher yang diperoleh dari setiap kantor administrasi unit kerja," pungkas Singgih.
Berita ini ditayangkan di http://www.visijobs.com/beta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar