"Kegiatan ini sekaligus menandai upaya bersama dalam penerapan sistem online terkait pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri antara BNP2TKI dengan Pemerintah Provinsi Banten, utamanya online dengan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Banten " jelas Jumhur saat membuka acara tersebut di Serang, Banten.
Hadir dalam acara itu Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten, Kepala Disnaker Kabupaten/Kota se-Wilayah Banten, sejumlah anggota DPRD Provinsi maupun perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat peduli TKI di Banten.
Jumhur mengatakan, kegiatan online yang akan dibangun BNP2TKI dalam pelayanan TKI di Banten, itu bisa langsung diwujudkan setelah diselenggarakannya sosialisasi dan pelatihan, yakni pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Hal itu untuk meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan TKI asal Banten yang bermartabat, di dalam dan di luar negeri.
Menurutnya, program pelayanan TKI sistem online BNP2TKI-Disnaker se Banten, dilakukan berupa pendataan ataupun pelayanan proses dokumen calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri dari masing-masing daerah asal TKI, sehingga membuat data dan keberadaan TKI diketahui oleh setiap kantor Disnaker atau pemerintah setempat, karena telah terekam secara valid, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelayanan kerjasama sistem online BNP2TKI-Disnaker Kabupaten/Kota, lanjut Jumhur, juga dapat memutus matarantai percaloan yang seringkali merugikan calon TKI berikut keluarganya, di samping mengindarkan TKI dari risiko tindak perdagangan orang (human trafficking) akibat data dan dokumennya tidak sesuai prosedur perundang-undangan.
"Pada dasarnya program ini memang disiapkan untuk menghilangkan pemalsuan dokumen calon TKI, yang selama ini dilakukan baik oleh calo ataupun pihak tertentu," tambah Jumhur.
Dengan demikian, katanya, pelaksanaan sistem online memastikan semua data TKI berada di tangan pemerintah serta diperlukan untuk keperluan perlindungan TKI saat bermasalah di luar negeri. Pelayanan sistem online diakui pula untuk mengurangi permasalahan TKI di berbagai negara penempatan.
"Sebab, pelayanan online ini selain bersifat mudah, cepat, lancar, dan murah, juga memberi kemudahan dalam langkah pemantauan serta untuk penanganan perlindungan terhadap TKI," paparnya.
Dicontohkan, jika satu kantor disnaker hanya memverifikasi dokumen 100 calon TKI, tentu 100 TKI itu pula yang datanya terekam di pendataan BNP2TKI. Setelah proses dokumennya diselesaikan oleh disnaker, pelayanan online untuk calon TKI tersebut akan diiukuti penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) oleh BNP2TKI. Program online BNP2TKI dengan pemda/dinas tenaga kerja kabupaten dan kota di provinsi Banten merupakan kali kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan sistem pelayanan TKI online dengan Pemda/Dinasker se Provinsi Jawa Barat pada Februari 2011 lalu.
Program online BNP2TKI-Pemda/Disnaker terhubung ke pusat data Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) BNP2TKI, selain dapat dipantau oleh Perwakilan RI di setiap negara penempatan yang ada di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. "Jadi, seluruh data keberangkatan TKI ke luar negeri juga terkoneksi secara online dengan Perwakilan RI di luar negeri sejak Maret 2011," tambah Jumhur.
Sesuai data Pusat Penelitian Pengembangan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI, TKI asal Banten yang ditempatkan di luar negeri pada 2010 sebanyak 32.651 orang, yang tersebar di beberapa negara Asia Pasifik dan Timur Tengah.
Berita ini ditayangkan di http://www.visijobs.com/beta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar